JawaPos.com – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengkaji ulang penerapan tatanan hidup baru atau new normal di tengah pandemi virus korona atau Covid-19. Hal tersebut dimintanya lantaran peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 masih cukup tinggi. Dia menyebut, rata-rata ada tambahan 400 kasus positif Covid-19 per hari.
“Saat ini saja, PSBB belum bisa dikatakan efektif, masih banyak masyarakat beraktivitas keluar rumah tanpa masker atau tanpa jaga jarak,” ujar Anis kepada wartawan, Minggu (31/5).
Anis juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Dengan kurva yang masih naik dan aktivitas masyarakat yang akan kembali dibuka, kemungkinan penambahan pasien positif dalam jumlah besar akan sangat nyata.
“Jika pemerintah memaksakan diri menerapkan new normal, menurut saya justru akan mengkhawatirkan. Sebab, peningkatan aktivitas masyarakat akibat kebijakan itu bisa berpotensi menambah jumlah kasus virus korona di dalam negeri,” imbuhnya.
Selain itu menurut Anis, ketika new normal diberlakukan secara efektif pun, daya angkat industri terhadap perekonomian tidak akan sama dan tidak akan sekuat ketika sebelum pandemi terjadi. Hal ini karena new normal diberlakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.
Physical distancing tetap dilakukan. Para pekerja yang berusia di atas 45 tahun tidak bisa masuk kerja. “Faktor ini akan mempengaruhi struktur pekerja di perusahaan-perusahaan,” lanjut Anis.
Ia meminta pemerintah benar-benar mengkaji secara matang soal skenario dan dampak new normal kepada kesehatan masyarakat dan perekonomian. Jangan sampai tujuan new normal malah seperti jauh panggang dari api.
“Jangan sampai pemberlakuan kebijakan new normal membuat jumlah kasus justru makin bertambah dan membuat pemulihan ekonomi menjadi makin lama untuk Indonesia,” tuturnya.
Diketahui, Presiden Jokowi mulai mempersiapkan berbagai hal menuju fase baru kehidupan bersama dengan wabah Covid-19. Masyarakat diminta bersiap menghadapi new normal.
Jokowi menyebut akan mengerahkan puluhan ribu aparat TNI dan Polri di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Mereka akan menjaga tempat umum dan pusat keramaian untuk memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.
Setidaknya, akan ada 340.000 personel gabungan TNI dan Polri yang akan menjaga di 1.800 objek meliputi aktivitas lalu lintas masyarakat, pusat perbelanjaan, pasar rakyat, hingga sejumlah tempat pariwisata.
from JawaPos.com https://ift.tt/3cepbI9
Jawapos News Blog 