JawaPos.com – Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) untuk daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) bakal dikaji ulang. Muncul skenario baru untuk menyalurkannya dalam satu waktu.
Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras mengungkapkan, pihaknya sedang mencarikan formulasi yang pas untuk penyaluran BST di daerah 3T. Medan yang jauh, diakuinya menjadi salah satu kendala dalam penyaluran BST oleh pihak PT Pos.
Terlebih, tidak semua kecamatan di daerah 3T memiliki kantor Pos. Sehingga, dalam penyalurannya mengharuskan petugas untuk menyewa pesawat kecil untuk menjangkau wilayah tersebut.
“Ada usulan karena 3T jauh, gimana kalau 3T klaster 3 ini yang 3 bulan disalurkan sekaligus,” ujarnya.
Kendati begitu, skema ini masih belum final. Hingga saat ini masih melakukan pembahasan lebih lanjut untuk kemudian diajukan ke menteri sosial hingga presiden untuk mendapat persetujuan.
Sejauh ini, dari pemaparan Hartono, sebagian besar daerah 3T klaster 3 belum disalurkan. Merujuk data 28 Mei 2020, dari 8,7 juta data yang masuk, sekitar 8,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sudah menerima bansos senilai Rp 600 ribu per bulan per KPM ini.
Masih ada sekitar sekitar 500 ribu KPM, termasuk KPM di wilayah 3T. “Ini yang sedang kita tingkatkan speednya. Termasuk untuk yang 3T,” tegasnya.
Jumlah tersebut pun bakal terus dilengkapi datanya hingga mencapai target awal yakni 9 juta KPM. Menurutnya, Kemensos terus mendorong pemda untuk melengkapi kuota BST yang disediakan untuk daerahnya.
Namun, bila tak kunjung dipenuhi hingga batas waktu tertentu, maka kuota akan langsung dialihkan. Pengalihan ini, lanjut dia, sebetulnya sudah berjalan.
Ada sejumlah daerah yang kuota penerima BST-nya dialihkan ke daerah lain karena tak kunjung melengkapi data penerima manfaat di wilayahnya. Selain itu, ada wacana untuk memasukkan sejumlah nama yang diajukan oleh kementerian/lembaga.
Misalnya, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang telah mengajukan sekitar 27.800 ribu data penggiat pariwisata yang terdampak Covid-19 untuk menerima bantuan. “Data tentu akan kita cek lagi,” jelas Hartono.
Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama menambahkan, sejauh ini ada sekitar 200 ribu kuota yang dialihkan. Itu pun, tidak ada satu pemda yang sangat mencolok nyumbang.
“Enggak yang satu pemda gitu enggak. Jadi misalnya, kabupaten di Banyuwangi, kuotanya 10 tapi hanya 8 data yang disetor,” paparnya.
Sejauh ini, berdasarkan data terakhir yang diterima pihaknya, sudah 8,7 juta data penerima BST disetorkan oleh pemda. Diharapkan, pada awal Juni 2020, data 9 juta KPM sudah tersedia dan selesai divalidasi.
“Termasuk data yang diajukan beberapa kementerian. Nanti kita verifikasi dulu apakah sudah menerima bansos lain atau belum,” tegas pria yang akrab disapa Sasa tersebut.
from JawaPos.com https://ift.tt/3gwSzwR
Jawapos News Blog 