JawaPos.com – Ruslan Buton ditangkap pihak kepolisian karena memberikan kritikan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Banyak menilai penangkapan ini adalah pemerintah tidak siap terhadap kritikan dari masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Ossy Dermawan menilai, penangkapan Ruslan Buton terlalu berle21bihan atau bekennya dikenal ‘lebay’. Karena kritikan yang diberikan tersebut tidak semestinya dibalas dengan hukuman penjara.
“Penanganan kasus Ruslan Buton oleh mabes Polri saya anggap terlalu berlebihan. Jangan sampai penanganan berlebihan ini menguatkan persepsi publik hukum tebang pilih,” ujar Ossy kepada JawaPos.com, Senin (1/6).
Menurut Ossy di dalam sistem demokrasi ini. Pemerintah harus siap diberikan kritik terhadap masyarakat. Jangan sampai kekebasan berdemokrasi yang sudah dijamin oleh konstitusi malah diberangkus oleh pemerintah sendiri.
“Seolah-olah pihak yang mengkritik pemerintah langsung menjadi sasaran dan penegakan hukuk pemerintah. Negara harus tetap menyisakan ruang bagi kebebasan berpendapat sebagaimana diamanatkan konstitusi,” tegasnya.
Lebih lanjut Ossy juga menuturkan, kritikan yang diberikan masyarakat seharusnya bisa menjadikan intropeksi supaya pemerintahan ini bekerja lebih baik lagi ke depannnya.
“Kritik harus dianggap sebagai obat guna meningkatkan kinerja pemerintah,” ungkapnya.
Diketahui, Ruslan Buton ditangkap setelah membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk rekaman suara pada 18 Mei 2020. Kemudian, rekaman suara itu menjadi viral di media sosial.
Dalam rekamannya, Ruslan mengkritisi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Ruslan, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah bila Jokowi rela mundur dari jabatannya sebagai kepala negara.
Saksikan video menarik berikut ini:
from JawaPos.com https://ift.tt/3dpBh2w
Jawapos News Blog 