JawaPos.com – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas angkat bicara terkait polemik webinar nasional yang bertema ‘Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19’. Webinar itu diselenggarakan Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) dan Kolegium Jurist Institute (KJI).
Dalam acara tersebut, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, hadir menjadi pembicara. Agenda tersebut menjadi polemik setelah dosen Universitas Indonesia (UI), Ade Armando mengunggah di akun Facebook pribadinya yang bernuansa provokatif.
“Saya tidak keberatan kalau ada orang atau para pihak bicara dan diskusi tentang menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan presiden di era pandemi Covid-19, apalagi di negeri ini kebebasan berbicara dijamin dan dilindungi oleh UU,” kata Anwar dalam keterangannya, Selasa (2/6).
Hanya saja, Anwar menyesalkan ormas Islam Muhammadiyah turut diseret. Terlebih, tema diskusi tersebut sangat sensitif di tengah situasi pandemi Covid-19.
“Para pendukung rezim tentu bisa diartikan bermacam-macam, sehingga hal demikian bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi Muhammadiyah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik,” ujar Anwar.
Oleh karena itu, Anwar mengimbau para pihak yang akan menyelenggarakan acara seperti itu untuk terlebih dulu berkomunikasi dengan pengurus pusat, sebelum menggelar acara yang membawa nama Muhammadiyah.
“Kalau akan menyelenggarakan acara yang akan menyeret-nyeret nama Muhammadiyah ke ranah politik semestinya sebelum melaksanakannya hendaknya bertanya dan berkonsultasi dulu dengan pimpinan pusat dan atau pimpinan wilayah Muhammadiyah setempat, agar hal hal yang akan mengganggu perjalanan dan perjuangan Muhammadiyah ke depannya akan bisa dijauhi dan dihindari,” tukas Anwar.
Sebelumnya, unggahan dosen FISIP Universitas Indonesia (UI) Ade Armando di akun Facebook pribadinya menghebohkan publik. Pasalnya, pernyataan Ade di akun media sosial tersebut bernada provokatif yang menyinggung Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin.
Ade membenarkan status di akun Facebook menyebut ormas Islam Muhammadiyah telah menggulirkan wacana pemakzulan Presiden RI dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, dia menyebut Din Syamsuddin dengan sebutan yang tidak etis sambil menautkan poster sebuah acara diskusi yang dipelopori Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama).
“Saya menganggap webinar itu benar ada dan isunya memang tentang pemakzulan Presiden. Jadi kalimat saya, bergulir isu pemakzulan Presiden nggak ada yang salah, karena betul ada isu itu dibicarakan,” kata Ade dikonfirmasi, Senin (1/6).
Terkait unggahan statusnya yang mengaitkan dengan ormas Islam Muhammadiyah, lanjut Ade, Muhammadiyah harus bisa menjelaskan soal lembaga Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama). Karena terdapat nama Muhammadiyah.
“Kalau dibaca siapa penyelenggaranya, Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah. Ada beberapa pihak yang mengontak saya dan mengatakan bahwa itu bukan Muhammadiyah. Lah kenapa bisa pakai nama Muhammadiyah kalau begitu?” cetus Ade.
Mendengar pernyataan Ade, Din Syamsuddin enggan menanggapi cibiran Ade Armando tersebut. Menurutnya, hanya akan merendahkan harkat dan martabatnya, karena telah menanggapi pernyataan yang tidak berdasar dan bernuansa hasutan kebencian.
“Maaf saya tidak ada waktu menanggapi pernyataan seperti itu, karena tidak ingin merendahkan derajat dan martabat diri,” ucap Din Syamsuddin.
Din justru mendoakan agar Ade Armando mendapatkan hidayah dari Allah SWT untuk kembali ke jalan yang benar. “Saya berdoa semoga Allah SWT memberi hidayah kepada beliau untuk kembali ke jalan yang benar,” tukas Din.
Saksikan video menarik berikut ini:
from JawaPos.com https://ift.tt/2TVrJVt
Jawapos News Blog 