Bahas UU Keamanan Nasional di Tiongkok, Pemimpin Hongkong Singgung AS

JawaPos.com – Pemimpin Hongkong Carrie Lam berkunjung ke Tiongkok pada Rabu (3/6). Lam didampingi tim hukum untuk membahas UU Keamanan Nasional yang akan diterapkan di Hongkong. Dalam pembahasan tersebut, Lam menyinggung Amerika Serikat yang diduga ikut mencampuri urusan Hongkong. Lam juga mengatakan banyak tuduhan terkait dengan undang-undang yang diusulkan dan tidak berdasar. Dia pun menyerukan agar AS menghormati kebijakan masing-masing.

Lam bahkan menyebut AS menerapkan standar ganda dalam penanganan unjuk rasa. Maklum saja, di satu sisi AS sedang dilanda unjuk rasa rusuh terkait kematian George Floyd dan menyerukan agar segera dihentikan. Tapi, Trump justru mendukung demonstrasi warga Hongkong.

“Lihatlah bagaimana pemerintah negara bagian menangani kekacauan di AS dan sikap apa yang mereka ambil pada tingkat kekacauan serupa di Hongkong tahun lalu,” sebut Lam seperti dilansir South China Morning Post.

Lam menyebut AS sangat memperhatikan keamanan nasional negara mereka, sambil memegang standar yang berbeda untuk negara lain terutama atas situasi Hongkong. Lam sendiri menghadapi protes anti-pemerintah di Hongkong ketika rencana Tiongkok untuk memberlakukan UU Keamanan Nasional memicu kemarahan publik. Mereka khawatir kebebasan dasar dan otonomi akan semakin terkikis.

Tiongkok sendiri mengatakan undang-undang tersebut bertujuan untuk membangun dan meningkatkan sistem hukum Hongkong dan mekanisme penegakan hukum untuk menjaga keamanan nasional.

Menanggapi keputusan Tiongkok itu, Trump telah berjanji untuk mencabut beberapa hak istimewa perdagangan khusus Hongkong dan menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Tiongkok dan Hongkong, baik yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam masalah tersebut.

Terkait hal itu, pendukung Lam di Tiongkok lantas “menyerang” Trump. Mereka menyebarkan informasi bahwa Trump bersembunyi di bungker selama demontrasi terkait kematian George Floyd yang berakhir rusuh.

Lam juga membahas kemungkinan sanksi AS. Namun, dia menegaskan tidak ada pembenaran apa pun bagi pemerintah asing untuk mengintervensi Hongkong. “Untuk saat ini, saya belum melihat atau mendengar detail dari pemerintah AS,” pungkas Lam.

Saksikan video menarik berikut ini: