JawaPos.com – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi menjelaskan, pembahasan RUU Cipta Kerja di klaster Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ditargetkan bisa segera selesai dan akan terus ditayangkan secara terbuka ke publik. Pembahasan ini juga dilakukan atas izin dari pimpinan.
“Ini juga sesuai peraturan perundangan, dan pembahasan ini sangat terbuka. Bisa diakses publik,” kata Achmad Baidowi, Kamis (4/6).
Baidowi mengatakan, Baleg ingin membuktikan kepada publik bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru sangat bermanfaat dengan lingkup yang sangat luas mendorong kemajuan UMKM di Indonesia. Tak hanya soal ketenagakerjaan yang selama ini selalu mengundang pro kontra di masyarakat.
“Di bidang UMKM, kemudahan perizinan ini yang paling utama. Biasanya UMKM itu harus mengurus hingga tiga izin, kita upayakan melalui RUU Cipta Kerja cukup satu izin tapi mencakup semua termasuk SNI dan sertifikat halal,” katanya.
Selain itu, persyaratan pembuatan usaha juga akan menjadi perhatian dengan memastikan kemudahan membuat usaha tingkat menengah. Tak hanya itu, perdebatan yang konstruktif juga terjadi saat pembahasan soal data tunggal UMKM.
“Ini supaya kita tahu data yang valid jumlahnya berapa. Ini penting sekali supaya jika ada stimulus-stimulus dari pemerintah untuk membantu UMKM, ini bisa efektif,” ungkapnya.
Menurutnya, Baleg menargetkan pembahasan soal klaster UMKM di RUU Ciptaker bisa diselesaikan sesegera mungkin. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) perkoperasian nomor 130-148 yang diputuskan ditunda, akan dibahas kembali dalam rapat kerja lanjutan.
“Ada beberapa yang lainnya perlu perbaikan redaksional. Ya diusahakan secepat mungkin, tapi pasti ada dinamika pembahasan,” pungkasnya.
from JawaPos.com https://ift.tt/3gQUUmd
Jawapos News Blog 